Friday, January 27, 2023
Home Uncategorized Di Teror Saat Aksi Tolak Omnibus Law, Buruh di Sumut Tetap Maju

Di Teror Saat Aksi Tolak Omnibus Law, Buruh di Sumut Tetap Maju

Labuhanpos—- DPR-RI secara mendadak dan tertutup pada Senin (5/10/2020) mensahkan RUU Cipta Kerja atau yang kemudian dikenal Omnibus Law. Merespon UU kontroversial tersebut gelombang penolakan kini semakin menggema, misalnya saja Di Sumatra Utara elemen buruh akan melakukan mogok kerja massal. Aksi mogok itu salah satunya diinisiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo SH menyampaikan massa aksi akan di pusatkan di depan-depan pabrik perusahaan yang ada di beberapa kabupaten kota, diantaranya Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu.

Menurut Willy pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja sangat dipaksakan dan beberapa pasal di dalamnya sangat merugikan kelompok buruh. Namun sampai dengan saat ini baru dua kelompok buruh yang merespons isu tersebut dengan menggelar aksi unjuk rasa langsung.

“Cuma dua organisasi buruh yakni FSPMI dan SPN  yang aksi, yang lain sepertinya tidak bergerak bersama, jadi hanya anggota kita yang ada di sekitar 40 perusahaan tadi yang bergerak,” ujar Willy dalam keterangan resminya, pada Selasa (6/10/2020).

Namun menurut Willy, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law ini akan mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Ada indikasi soal upaya menggagalkan aksi buruh di Sumut. Tapi mereka tak akan surut.

“Kami tetap pada pendirian, dengan tetap melakukan Penolakan Omnibus Law Karena kami anggap itu merampas hak buruh secara terang terangan,” ungkapnya.

Bagi Willy Omnibus Law akan membuat buruh semakin tertindas dan itu tak lain merupakan UU untuk pengusaha. UU ini dianggap semakin tidak memanusiakan buruh.

“Setelah zaman Belanda hak normatif buruh terus ditingkatkan, justru di era presiden Jokowi hak buruh dikebiri terang-terangan, bahkan di hapus nama UU Ketenagakerjaan menjadi Cipta Kerja,” ungkap Willy dengan kesal.

Lebih lanjut Willy menuturkan tentang apa itu dan bagaimana konsekwensi jika Omnibus Law diterapkan, “Upah akan jadi murah, pesangon dikurangi sangat jauh bahkan bisa dikatakan sulit mendapatkannya lagi, outsourcing kontrak kerja seumur hidup, itu artinya UU tersebut melegalkan perbudakan terang terangan, sanksi pidana ketenagakerjaan dihilangkan, Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas masuk dan lainnya,” ujar Willy.

Official Kontributorhttps://labuhanpos.com
Hallo! Perkenalkan saya penulis utama di labuhanpos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Baca Juga

294 PPS Mengambil Sumpah Jabatan

Labuhanpos.com, Labuhanbatu - Sebanyak 294 Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan umum tahun 2024 dari 98 desa/kelurahan se-Kabupaten Labuhanbatu mengambil sumpah jabatan untuk...

Bupati Ajak Para Kepling Mengelola Sampah Dengan Baik

Labuhanpos.com, Labuhanbatu - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah, pembatasan dan pengurangan sampah. Bupati Labuhanbatu...

Car Free Day Kembali di Gelar Usai Natal dan Tahun Baru

Labuhanpos.com, Labuhanbatu - Dalam rangka mendorong program Bupati Labuhanbatu dr.H.Erik Adtrada Ritonga,M.K.M yakni mewujudkan Masyarakat Sehat, Bugar dan Gembira. Car Free Day...

39 Kepala Desa Terpilih Dilantik Bupati Labuhanbatu

Labuhanpos.com, Labuhanbatu - Dengan hasil perhitungan suara pada pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten labuhanbatu Tahun 2022 pada tanggal 2...